SMS Manager

INILAH.COM, Jakarta – Beragam cara kini dilakukan untuk kampanye politik. Setelah iklan politik muncul di berbagai koran dan televisi, ada pula ide kampanye door to door. Kini, layanan pesan pendek (SMS) pun bisa saja dijejali pesan kampanye.

Di tengah teknologi komunikasi yang kian beragam, iklan politik memang bukan tak mungkin akan merambah pemilik telepon seluler. Isi pesannya mungkin seperti ini; ‘Jangan lupa coblos saya’. Ruang privat pun mulai dimasuki kepentingan politik.

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sudah mengindikasikan kemungkinan terjadinya kampanye politik menggunakan layanan seluler. Selain menggunakan SMS, kampanye pemilu juga akan marak memanfaatkan fitur layanan telekomunikasi lainya seperti ringbacktone atau ringtone.

BRTI pada 16 Juni lalu telah mengirim surat kepada KPU mengenai permintaan memberikan pendapat dan aturan hukum mengenai pemanfaatan layanan pesan singkat (SMS), ringbacktone dan ringtone.

Namun hingga kini belum ada jawaban. BRTI menyatakan kampanye pemilihan umum melalui layanan pesan singkat belum dibolehkan karena belum ada kesepakatan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kampanye melalui jaringan seluler memang menjanjikan. Bisa meraup banyak pemilih secara efisien dan tepat guna. Itu sudah pasti menggiurkan calon presiden/ wakil presiden. Apalagi pengguna seluler di Indonesia sudah mencapai kisaran 100 juta dan pelanggannya terus bertumbuh di level 30% per tahun.

Selama ini SMS sudah menjadi ajang kampanye produk. Baik berupa diskon, kampanye nada tunggu hingga layanan SMS premium berupa konsultasi bisnis, promosi artis, peruntungan, dan sebagainya. SMS ini digandrungi karena efektif dan tepat sasaran terlihat dari makin maraknya bisnis jenis ini.

Karena itu sudah sejak lama para pelaku politik membidik cara kampanye lewat telepon seluler. Banyak cara yang bisa dilakukan lewat teknologi baru seluler ini. Tak hanya berupa teks, pesan juga berupa gambar ataupun film.

Selama ini praktik kampanye lewat SMS sebenarnya sudah terjadi. Dalam Pilkada di beberapa daerah, sejumlah partai sudah mulai melakukan kampanye antar pengguna telepon seluler.

Tak hanya kepada para kader maupun pendukungnya, tetapi juga kepada calon pemilih. Cara ini efektif mendongkrak perolehan suara. Namun tak jarang efektif juga menjatuhkan lawan tandingnya dengan black campaign alias kampanye hitam.

Untuk sementara keinginan para politisi yang mengincar kursi RI-1 atau pun RI-2 itu menggunakan media seluler guna mendongkrak perolehan suaranya harus disimpan. Hingga kini KPU masih mengkaji dan belum berani mengeluarkan izinnya.

Pengamat multimedia dan telematika Roy Suryo berpendapat bahwa BRTI dan KPU harus segera menerbitkan aturan terkait kampanye politik melalui telepon seluler. “Layanan seluler menjadi media paling efektif menyampaikan pesan-pesan kampanye oleh partai politik selain media informasi lainnya,” papar Roy.

Aturan yang lebih diperlukan untuk mencegah black campaign melalui perangkat teknologi dan informasi (TI) yang diprediksi akan banyak terjadi menjelang Pemilu 2009. “Selain melalui SMS juga melalui website, blog, foto, dan video yang direkayasa," tegas Roy Suryo.

Yang juga penting adalah jangan sampai ruang privat dimasuki begitu saja oleh kepentingan politik. Seperti yang terjadi selama ini ketika dengan mudahnya SMS promosi yang dilakukan operator seluler masuk ke ruang pribadi pengguna ponsel tanpa izin.

Karena konsumen berhak memilih apakah ruang pribadinya dimasuki kepentingan lain. Jangan sampai hak-hak ini terabaikan demi sebuah kepentingan yakni ambisi pribadi orang-orang yang akan menguasai negeri ini. [I4]